AMNESTY DAN GRASI BAGI TAPOL BUKAN INISIATIF SBY

Pdt. Socratez Sofyan Yoman, bersama narasumber lainnya (OM)

Rencana pemberian Amnesty dan grasi terhadap 25 tahanan politik (Tapol) dari pemerintah Indonesia melalui Kementeriaan Hukum dan HAM Republik Indonesia, bukan inisiatif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan ada tekanan dari pihak ketiga.

“Amnesty bagi tahanan politik bukan hati nurani dari seorang pemimpin bangsa, namun adanya Amnesty karena ada tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Pendeta Socratez Sofyan Yoman, disela-sela penyampaian materi dalam seminar yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sekaligus perayaan HUT AMP yang ke XV, di Wisma Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5) lalu. 

Menurut Yoman, meningkatnya kasus pelanggaram Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua serta banyaknya kasus serangan kelompok militan terhadap tempat ibadah dan penganut agama minoritas sehingga tekanan grasi atau amnesty tersebut di keluarkan dari pihak ketiga dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

“Sangat tidak etis seorang kepala negara keluarkan pernyataan grasi atau amnesty berdasarkan petunjuk dari pihak ketiga,” pungkasnya dalam seminar AMP dengan tema Penentuan Nasib Sendiri Solusi Demokrastis Bagi Rakyat Papua ini.

Lanjut Socratez, sebelumnya presiden pernah mengeluarkan pernyataan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak ada yang namanya tahanan politik (Tapol) maupun narapidana politik (Napol). “Pasti presiden kaget dengan tekanan yang datang dari pihak ketiga,”pintahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Sebanyak 76 Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) di Lembaga Permasyarakatan (LP) Abepura, Jayapura, Papua, menolak rencana pemberiaan amnesty atau grasi dari pemerintah Indonesia. [Ones Madai].

Read More

KANTOR FWP AKAN BUKA DI BELANDA

Ilustrasi (Ist)

Setelah sebelumnya aktivis pro-Kemerdekaan Papua Barat di Oxford, Inggris, membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini  Free West Papua Campaign [FWPC], kembali akan membuka kantor OPM permanen yang baru di Belanda, pada 15 Agustus 2013 mendatang. Peresmian kantor ini akan disambut dengan aksi dan doa  bangsa Papua yang ada di belahan dunia, khususnya di seluruh pelosok tanah Papua.

Seperti yang di lancir dalam situs resmi , Komite Nasional Papua Barat (KNPB), www.knpbnews.com. Rabu (3/7).

Salah satu aktivis pro-kemerdekaan bangsa Papua barat,di nederlands, Oridek Ap, mengatakan pembukaan kantor permanen OPM ini, sebelumnya sesuai dengan rencana yang sudah di tentukan.

“Dengan senang kami umumkan bahwa kantor FWPC-NL secara resmi akan dibuka secara permanen pada tanggal 15 Agustus 3013, di Hague (International City of Peace and Justice)”, tulis koordinator  Free West Papua Campaign (FWPC), melalui jejaringan sosial.

Sementara itu, Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), menyeruhkan kepada seluruh masyarakat bangsa papua barat, untuk mendukung kantor pembukaan organisasi papua merdeka ini, dengan doa dan aksi. [Ones Madai]

Read More

MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA TUNTUT PERUSAHAAN ASING DITUTUP

Mahasiswa Papua Demo (Jubi/Ones)

Surabaya, 15/4 (Jubi) – Belasan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Papua di Surabaya, Jawa Timur menggelar demo damai untuk mendesak pemerintah Indonesia menutup semua perusahan asing, seperti PT Freeport Indonesia (milik Mc Moran), MIFEE, dan BP Migas yang ada di tanah Papua.

Juru bicara aksi Solidaritas Peduli Papua, Donatus Micky Mote, mengatakan, aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua, yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi PT Freeport Indonesia di Papua telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing, tapi belum memberikan manfaat optimal bagi orang asli Papua.

“Selama 42 tahun PT Freeport Indonesia tidak mampu memberikan manfaat yang optimal bagi orang asli Papua, dengan demikian harus ditutup,” kata Donatus Micky Mote, Juru Bicara Aksi Solidaritas Peduli Papua, dihadapan sejumlah wartawan, di Grahadi Surabaya, Senin (15/4) siang. 

Menurut Mote, dari tahun ke tahun PT Freeport Indonesia terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Namun, keuntungan PT Freeport Indonesia tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga setempat. “Kondisi masyarakat di wilayah penambangan, bagai api dalam sekam. Tak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua, sehingga PT Freeport Indoensia harus ditutup,” katanya. 

Selain itu, lanjut Mote, banyak dampak negatif yang akan mengancam habitat ekologi seperti pencemaran lingkungan mengancam ekosistem hutan, udara dan air yang ada di Papua, terjadi konflik horizontal antara masyarakat pribumi mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Tak hanya itu, dirinya mengatakan akan terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, penyempitan lahan pertanian bagi rakyat Papua. “Dampak negatif sangat banyak, sehingga Investor asing dilarang masuk di Papua dan tutup perusahaan asing dari tanah Papua,” pungkasnya. 

Mote memaparkan, aksi ini juga bertetapan dengan Kongres Asia Pasific Economy Cooperation (APEC) yang sementara sedang diselenggarakan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Sehingga menurut dia, agar negara-negara Asia-Pasifik harus mendukung aspirasi rakyat Papua untuk tutup Freeport. “Saya harap negara-negara Asia-Pasifik dapat memperhatikan realita yang terjadi di Papua, guna mendukung aspirasi masyarakat,” pintahnya. (Jubi/Ones Madai).

Sumbernya disini

Read More

FORUM REVOLUSI TPN-OPM DESAK SBY BENTUK TIM JURU RUNDING

wajah-jakarta45.wordpress.com (Ist)

Jayapura, 25/2, (Jubi)-Forum Revolusi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk tim juru runding terkait status politik bangsa Papua Barat. 

Perundingan yang dimaksud, yakni perundingan tingkat tinggi yang berskala internasional dalam pengawasan negara ketiga yang netral. Juru Bicara Forum Revolusi TPN-OPM, Saul .Y. Bomay mengatakan, persoalan status politik bangsa Papua Barat bukan persoalan Republik Indonesia, melainkan masalah internasional.

“Sehingga, kami harap harus ada perundingan segitiga antara bangsa Papua, bangsa Republik Indonesia dan negara ketiga yang netral. Kami mendesak agar perundingan berskala internasional agar kedua belah pihak yang bertikai menemukan kesimpulan bagi rakyat Papua Barat,” kata Saul, di Abepura, Kota Jayapura, Senin (25/2).

Pelaku utama atau negara dalam perundingan itu, kata Saul, yang pertama Amerika Serikat, Belanda, RepubIik Indonesia, UNTEA –PBB dan yang lainnya, pihak korban politik TPN-OPM sebagai tunggal dan penanggungjawab politik bangsa Papua Barat.

Selain itu menurut Saul, saksi dan pelaku PEPERA 1969 yang  menyaksikan proses PEPERA 1969 itu berlangsung. “Nantinya, kami akan lihat dalam perundingan tersebut, apakah sesuai dengan New York Agreement  15 Agustus 1962 atau tidak,” terangnya.

Saul memaparkan, selain yang disebutkan itu, harus juga melibatkan lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti  tim pembela HAM PBB, Ammnesty International, LSM internasional, Lembaga Bantuan Hukum Internasional (LBHI), Dewan Gereja  se-Dunia dan lembaga-lembaga lain yang berkompoten dengan kekuatan hukum, serta tim independen.

“Dalam perundingan, harus melibatkan lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan hukum agar persoalan Papua bisa di selesaikan secara menyeluruh,” katanya.

Sedangkan dialog komunikasi konstruktif yang sedang dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, kata Saul, hal itu bersifat illegal. “Karena, rakyat Papua tak menuntut persoalan kesejahteraan di tanah Papua. Yang jelasnya, rakyat Papua tak butuh dialog komunikasi konstruktif di tanah Papua,” terangnya.

Menurut Saul, apabila dalam perundingan itu nantinya tak melibatkan pihak ketiga yang independen, maka persoalan Papua tak menuai kesimpulan yang konkret dan pelanggaran HAM akan meningkat terus. “Saya harap pemerintah pusat jeli dalam melihat arah dialog ini, apabila negara ingin Papua aman dan damai,” katanya.

Selain itu menurut Saul, di tengah kericuan yang meningkat di tanah Papua, solusi terbaik ialah melalui dialog tapi bukan dialog yang dimediasi oleh petinggi-petinggi di Republik Indonesia. Namun, dirinya berharap harus di mediasi oleh negata ketiga yang netral. “Tanpa pihak ketiga maka suara rakyat Papua sudah menolak yang namanya dialog komunikasi konstruktif buatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya. (Jubi/Ones Madai).

Sumber : Klik Disini

Read More